Bogor, Nodeal.id
Pembongkaran gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menghabiskan anggaran Rp.126.833.961 serta pembongkaran Gedung dilakukan tanpa memberitahukan Dinas BPKAD sehingga tidak diketahui nilai Nominal aset gedung tersebut.
Berdasarkan informasi yang di terima dan tidak mau disebut jati dirinya dan layak di percaya mengatakan” pembongkaran gedung tersebut hanya dibayar lebih kurang Rp.13 Juta dan hasil pembongkaran tersebut di jual kepada pihak III, untuk nilai nominal hasil penjualan besi dan lainnya lebih kurang Rp.120 Juta” paparnya.
Begitu juga Sekertaris DP3AP2KB (Asep) mengatakan” pembongkaran Gedung dan hasil bongkaran gedung diketahui oleh Dinas BPKAD, kalaupun terjadi hasil bongkaran Gedung tersebut di jual adalah bukan tanggung jawab saya, untuk pembayaran gedung sebesar Rp.13 juta adalah tidak benar” ujarnya.
Begitu juga salah satu staf BPKAD sebut saja S (inisial) dan J (inisial) mengatakan” seharusnya sebelum Pembongkaran Gedung DP3AP2KB diberitahukan kepada kami, supaya kami melakukan penghitungan melalui kerjasama dengan DPKPP atau tim aprisial, sekarang sudah rata baru diberitahukan kepada kami, bagaimana cara menghitung kalau gedung sudah Rata, memang benar di beritahukan kepada kami secara lisan dan bukan secara tertulis, serah terima hasil pembongkaran gedung belum pernah kami terima dan sekarang kami sudah menyurati DP3AP2KB supaya dibuat laporan Hasil pembongkaran secara rinci.
Setelah ada laporan secara rinci baru kami melakukan Lelang, untuk hasil penjualan bongkaran gedung tersebut belum kami menerima” paparnya.
Ketua DPD FORWARA Bogor Raya Juniar Irwan Manurung mengatakan” kami sudah menyurati DP3AP2KB dan OPD terkait, jawaban dari Dinas DP3AP2KB tidak sesuai dengan fakta dilapangan, oleh sebab itu kami akan melaporkan Ke Kejaksaan Negeri Cibinong, kuat dugaan Hasil penjualan pembongkaran Gedung DP3AP2KB milik Pemerintah di salahgunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri ,begitu juga pengadaan anggaran untuk pembongkaran Gedung diduga hanya terserap Rp.13 Juta, sisanya untuk kantong sendiri” ujarnya.
Terkait dalam masalah ini,diminta kepada Kejaksaan Negeri cibinong melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Sekdis DPPPAPPKB dan Pemborongnya.(TIM)
