Bandung, Nodeal.id

— Sikap manajemen Rumah Sakit (RS) Immanuel Bandung kembali menjadi sorotan. Di tengah mencuatnya dugaan penolakan pelayanan medis terhadap almarhum Andi Simbolon yang berujung kematian, pihak rumah sakit justru membatasi akses media untuk meminta klarifikasi langsung kepada Direktur RS Immanuel, David.

Upaya awak media untuk menemui Direktur David pada Jumat (20/11/2026), sekitar pukul 13.50 WIB, di lingkungan Hospital Immanuel, tidak membuahkan hasil.

Gideon Dwi Pamungkas, selaku bagian legal RS Immanuel, menyampaikan kepada awak media ini bahwa Direktur David tidak dapat ditemui apabila media belum terlebih dahulu membuat janji.

Pernyataan tersebut disampaikan saat awak media berupaya meminta penjelasan langsung terkait perkembangan persoalan dugaan penolakan pelayanan medis yang kini telah melibatkan kuasa hukum keluarga korban dan pihak rumah sakit.

“Media tidak bisa bertemu Direktur Utama David kalau belum membuat janji,” demikian inti penjelasan yang disampaikan Dwi Pamungkas kepada Nodeal.id..

Alasan bahwa persoalan tersebut sudah menjadi urusan pengacara keluarga dan pengacara rumah sakit juga menjadi bagian dari penjelasan pihak legal.

Namun, perlu ditegaskan bahwa persoalan hukum antara kedua belah pihak tidak serta-merta menghilangkan kepentingan publik untuk memperoleh informasi. Terlebih, perkara ini menyangkut pelayanan kesehatan, dugaan penanganan pasien di instalasi gawat darurat (IGD), serta kematian seseorang.

Media datang bukan untuk mengambil alih proses hukum ataupun mencampuri komunikasi antarkuasa hukum.

Kehadiran pers bertujuan meminta klarifikasi, menggali informasi, dan memberikan ruang bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat.

UU Pers Bukan Sekadar Formalitas

Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 UU Pers menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Memang, undang-undang tersebut tidak mewajibkan setiap direktur rumah sakit menerima wawancara secara spontan tanpa janji.

Namun, permintaan konfirmasi media merupakan bagian penting dari prinsip keberimbangan pemberitaan, terlebih ketika institusi yang bersangkutan menjadi sorotan publik.

Publik berhak mengetahui bagaimana manajemen RS Immanuel menjelaskan dugaan penolakan pelayanan medis terhadap Andi Simbolon.

Rumah sakit juga berhak menyampaikan bantahan, klarifikasi, maupun dokumen pendukung atas tuduhan yang berkembang.(Rtm)