Serang, nodeal.id
Tak hanya menguasai jasa publikasi, terbaru Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Al Hamidi menerangkan kepada nodeal.id (29-4-2024) di ruang kerja, menjelaskan soal penunjukan grup RB itu memang sudah tertuang dalam kontrak, makanya bertemanlah ama anggota dewan agar kebagian, anjurnya.
Belum lama ini tim nodeal.id pun mendapat saran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup ‘Wawan G’ dalam chat whatsappnya agar pemohon mempersilahkan minta ke Dewan, pak, atau hubungi aja ibu I** dari grup RB-red.
Persaingan usaha tidak sehat jasa publikasi menimbulkan anomali di kalangan pengusaha media menjadi momok serius pasalnya penyelenggara kegiatan dalam hal ini pihak ke 3 kartel RB secara serampangan menetukan harga yang sangat merugikan pihak penerbit, dilihat dari Dipa Organisasi Perangkat daerah (OPD) harga satuan produk untuk media cetak senilai 7 juta lebih, sedangkan realisasi yang di bayarkan pada pihak media penerbit hanya 2 hingga 3 juta rupiah, sedangkan untuk publikasi media online yang dibandrol DPA seharga 1,1 juta setelah potong pajak, namun yang dibayarkan antara 500 – 600 ribu, inilah yang disesalkan beberapa pihak peenerbit.
Adanya keuntungan tidak wajar dengan cara memotong hingga 60 % membuat Aktivis pemerhati jurnalisme yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemantau Peradilan (FORWARA) Juniar Irwan, juga sebagai ketua tim investigasi DPP Forwara, dikenal peduli nasib media, angkat bicara kepada nodeal.id kamis (25-4-2024), akan melaporkan dugaan Praktik monopoli ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan APH agar penggerogotan dana APBD berbasis publikasi dapat diselidiki guna dipertanggung jawabkan agar pemotongan dana yang tidak sesuai segera dikembalikan dan dikenakan sangsi dari KPPU.
Jika dibiarkan Praktik monopoli dalam pengelolaan anggaran pemerintah dirasakan berdampak negatif dan menular kesewenang wenangan dalam menetukan harga yang menimbulkan kerugian bagi pengusaha kecil media.(Tim)
