Serang, nodeal.id
Belanja jasa publikasi media Advetorial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten pada APBD TA 2023 yang mencapai miliaran rupiah, mendapat sorotan tajam Forum Wartawan Pemantau Peradilan (FORWARA) Juniar Irwan, juga sebagai ketua tim investigasi DPP Forwara mamaparkan pada nodeal.id (2-5-2023).
Menampung aduan pihak insan pers terkait adanya pemotongan di DPMPTSP APBD TA 2023, Juniar menyayangkan pelaksaan publikasi pihak ke 3 grup RB berinisial (ADT) pada agak mencurigakan sebab dalam data Promosi Publikasi Perkembangan Investasi skala lokal triwulan I senilai 199.864.000 triwulan II 199.864.000 dan triwulan IV sebesar Rp. 99.984.000 namun 1 kali penayangan hanya direalisasi 500.000 ribu.
Pengagensian publikasi yang di kelola grup RB terbilang fantastis hingga miliaran rupiah, dari data nodeal.id paket publikasi yang dikelola dalam dipa Organisasi Perangkat daerah (OPD) Provinsi Banten TA 2024 yakni :
Dinas Sosial PT. WSB untuk Jasa publikasi iklan advetorial cetak lokal 3 tayang 1 halaman warna x 32.000.000 = RP. 96,000,000,
Dinas Sosial PT.TUP Jasa publikasi iklan advetorial media TV Lokal 1 kali tayang Rp. 54.000.000,
PT. TUP pada Dinsos Jasa publikasi iklan advetorial cetak harian 11 kali tayang 1/2 halaman warna Rp. 16.000.000 = Rp. 176.000.000
Diskominfo Statistik dan Persandian PT. WSB Jasa publikasi iklan advetorial cetak harian lokal 5 kali tayang halaman warna x 31.000.000 = Rp.155.000.000
PT. TUP pada DPMD Banten Jasa publikasi iklan advetorial cetak harian lokal 1/2 halaman warna 43 tayang kali 15.500.000 = Rp. 666.500.000
PT. WSB pada BPBD Banten Jasa publikasi iklan advetorial cetak harian lokal 1 halaman warna 10 tayang kali 32.000.000 = Rp. 320.000.000
PT. TUP pada DPMD Banten Jasa publikasi iklan Tv lokal prime time 3 tayang kali 53.000.000 = Rp. 159.000.000
PT. WSB pada DPMD Banten Jasa publikasi iklan advetorial cetak harian lokal 1 halaman warna 10 tayang kali 30.500.000 = Rp. 305.000.000
Faktanya selain banyaknya paket publikasi yang dikelola Kartel media besar menimbulkan Persaingan usaha tidak sehat jasa publikasi berdampak serius kalangan pengusaha media kecil, yang hanya nunggu cipratan publikasi alakadarnya sedangkan pembayaranyapun tidak utuh, jelas sangat merugikan dan berpotensi mematikan bisnis pengusaha media kecil, sehingga dalam waktu dekat pihaknya (Forwara) akan melaporkan pada APH atas dipotong jasa publikasi hingga mencapai 60%.(Tim)
