Visi Misi Bupati Toba “Ir.Poltak Sitorus” Belum Sesuai Dengan Isi Nota Kesepakatan Dengan DPRD Toba
Balige, Nodeal,id
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Nota kesepakatan Bupati Toba dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba nomor 100/39/PEM/KS/2022 dan nomor 04/DPRD/2022 yang isinya memproritaskan terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas masih sebatas Wacana belaka.
Adapun fakta yang dirasakan masyarakat dan Insan Pers diwilayah Toba terkait kemerataan Pembangunan infrastruktur dan kualitas Justru Pembangunan itu masih jauh panggang dari api dan kesepakatan itu dinilai masih sekedar dagelan saja.
Fakta dari beberapa hasil temuan tentang kekurangan volume atas ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang itu nantinya akan mempengaruhi ketahanan fisik bangunan dibeberapa tahun ini, hingga hasil pembangunan infrastruktur akan mengalami kerusakan.
Kekurangan volume pekerjaan atas ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan yang terpasang ini bukan hanya mempengaruhi ketahanan fisik bangunan saja tetapi juga mengakibatkan dugaan kerugian keuangan daerah yang cukup besar.
Namun entah mengapa pihak Penegak Hukum terkesan tutup mata, hingga beberapa Oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Toba diduga tidak memperbaiki kinerja masing-masing.
Sesuai informasi yang didapat awak media saat mencoba meminta penjelasan dari salah satu SKPD dengan cara mengirimkan surat konfirmasi tertulis pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Toba, namun berbulan lamanya pihak Dinas belum memberikan jawaban terkait masalah kekurangan volume atas ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan fisik itu.
Komentar Ketua DPC KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA (KGS-AI) Toba “Jhonson Manurung ” saat dimintai pendapatnya Terkait hal tersebut diatas oleh awak media Nodeal,id menjalaskan bahwa sudah selayaknya Para Penegak hukum di Kabupaten Toba melakukan penyelidikan pada Oknum Bupati dan DPRD Kabupaten Toba sebab kesesuaian LKPD dan LKPJ ditemukan tidak sesuai dengan kenyataan, hingga memunculkan kecurigaan ditengah masyarakat bahwa Bupati dan DPRD Toba diduga melakukan konfirmasi yang bertujuan agar masyarakat yakin dengan kesepakatan Bupati dan DPRD Toba untuk membangun kemerataan infrastruktur dan infrastruktur berkwalitas di Kabupaten Toba hanya isapan jempol saja.
Jhonson juga menambahkan bahwa dugaan Kolusi di Kabupaten Toba begitu sangat kentara, hingga kinerja bukan merupakan penilaian lagi.
Kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi itu mestinya menjadi perhatian pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Toba,dalam melakukan peyelidikan terkait dugaan kerugian keuangan daerahnya.
Permasalahan kemerataan pembangunan di Kabupaten Toba ini bagai tidak pernah tertuntaskan sebab Pemkab Toba dikepemimpinan “Ir.Poltak Sitorus” diduga masih selalu asik menggunakan Dana APBD Toba untuk kegiatan belanja jasa tanpa mempertimbangkan besaran belanja untuk menjalankan program dari isi nota kesepakatan yang memproritaskan terwujudnya pembangunan infrastruktur merata itu. (Tim/Hj)
