Bandung, Nodeal.id
– Dugaan penolakan pelayanan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Immanuel Bandung terhadap almarhum Andi Simbolon terus bergulir.
Kali ini, persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kantor Hukum HAS dan Rekan yang secara resmi melayangkan surat permohonan perhatian dan evaluasi kepada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Wilayah Jawa Barat.
Surat bernomor 003/HAS-ARSSI/XI/2026 tersebut ditujukan kepada Ketua ARSSI Wilayah Jawa Barat dengan perihal Permohonan Perhatian dan Evaluasi Dugaan Pelanggaran Standar Pelayanan Medis RS Immanuel Bandung.
Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk keseriusan keluarga almarhum dalam meminta evaluasi menyeluruh terhadap dugaan tidak optimalnya pelayanan medis yang dialami Andi Simbolon saat mendatangi RS Immanuel Bandung pada 13 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, dua advokat Kantor Hukum HAS dan Rekan, Hendrik Aryanto, S.H., M.H., dan Juan Sahata Sidabutar, S.H., bertindak sebagai kuasa hukum Eva Rulina Sihaloho, istri sah almarhum Andi Simbolon.
Kuasa hukum menguraikan bahwa saat mendatangi IGD RS Immanuel Bandung, Andi Simbolon berada dalam kondisi mengalami sesak napas dan wajah melepuh.
Namun, berdasarkan keterangan keluarga, pasien diduga tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai dan justru diarahkan menggunakan jalur pelayanan umum atau pembayaran mandiri, meskipun almarhum merupakan peserta BPJS Kesehatan.
Dalam proses pelayanan tersebut, dokter umum yang menangani, dr. Mentari Ginting, diduga menyampaikan bahwa pasien mengalami penyakit campak.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan keluarga, terutama terkait proses pemeriksaan, penilaian kondisi kegawatdaruratan, serta keputusan pelayanan yang diberikan kepada pasien saat itu.
Setelah meninggalkan RS Immanuel Bandung, keluarga berupaya mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Andi Simbolon kemudian mendapatkan perawatan intensif di Santosa Hospital Bandung Central dan menjalani perawatan di ruang ICU selama lebih dari 15 hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada 2 November 2026.
Peristiwa tersebut meninggalkan duka mendalam sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan standar pelayanan medis, profesionalisme tenaga kesehatan, serta kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengutamakan keselamatan pasien.
Melalui suratnya, HAS dan Rekan secara khusus meminta ARSSI Wilayah Jawa Barat memberikan perhatian terhadap dugaan permasalahan pelayanan medis di RS Immanuel Bandung.
Selain itu, kuasa hukum meminta ARSSI memfasilitasi klarifikasi dan evaluasi profesionalisme pelayanan apabila rumah sakit tersebut berada dalam lingkup keanggotaan atau pembinaan asosiasi.
Kuasa hukum juga mendorong agar penerapan standar pelayanan kegawatdaruratan benar-benar mengutamakan keselamatan dan penyelamatan nyawa pasien.
Surat tersebut menjadi langkah lanjutan keluarga untuk memperluas pengawasan terhadap persoalan yang terjadi, agar dugaan pelanggaran standar pelayanan medis tidak berhenti sebatas polemik antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit.
Sebelumnya, keluarga almarhum juga telah menempuh langkah hukum melalui penyampaian somasi kepada pihak RS Immanuel Bandung. Bahkan, keluarga berencana membawa persoalan tersebut kepada instansi pemerintah dan lembaga pengawas terkait untuk meminta pemeriksaan secara menyeluruh.
Kini, perhatian juga diarahkan kepada ARSSI sebagai organisasi yang menaungi rumah sakit swasta, agar dapat memberikan klarifikasi dan melakukan evaluasi sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini disusun, dugaan penolakan dan tidak optimalnya pelayanan medis tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak-pihak berwenang. Pihak RS Immanuel Bandung juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapannya atas keberatan yang disampaikan keluarga.
Keluarga berharap, melalui berbagai langkah yang ditempuh, peristiwa yang menimpa Andi Simbolon dapat diungkap secara objektif, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali dialami pasien lain. (Red)
