Bogor, Nodeal.Id
– Pekerjaan konstruksi Relokasi Puskesmas Ciderum, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan penggunaan besi polos pada pemasangan tiang bangunan bertingkat.
Selain itu, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pekerjaan di ketinggian tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek dengan Nomor Kontrak 000.3/2660/Kontrak/Puskesmas.Ciderum/SAR-SDK/2026, tertanggal 30 Juli 2026, tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp14.656.000.000.
Dalam pelaksanaan proyek tersebut tercantum CV Samudra Hayati sebagai konsultan pengawas, PT Ramu Prima Persada sebagai konsultan pelaksana, dan PT Kreasindo Fillara Mulya sebagai konsultan fisik.
Dari hasil pantauan di lokasi pekerjaan, ditemukan pemasangan besi pada bagian tiang bangunan yang diduga menggunakan besi polos dengan jumlah empat batang.
Temuan lainnya, para pekerja yang melakukan aktivitas di bagian bangunan bertingkat terlihat tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara memadai.
Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan besi tersebut, salah seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan membenarkan bahwa besi yang dipasang merupakan besi polos.
“Memang besi polos yang saya pasang. Untuk lebih jelasnya silakan tanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Kami hanya sebatas pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, pemilik proyek berinisial R telah dihubungi melalui pesan WhatsApp untuk dimintai klarifikasi terkait temuan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Di sisi lain, seorang konsultan yang memiliki legalitas di bidang konstruksi, sebut saja Ucok, menjelaskan bahwa spesifikasi tulangan pada struktur bangunan harus mengacu pada perencanaan teknis, gambar kerja, serta perhitungan struktur yang telah disetujui.
Menurutnya, penggunaan besi polos maupun besi ulir tidak dapat ditentukan secara sembarangan karena masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi teknis yang berbeda.
“Untuk bangunan bertingkat, penggunaan besi harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan perhitungan struktur. Kita harus melihat diameter, jumlah batang, mutu material, serta kebutuhan konstruksinya,” jelasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Wartawan Pemantau Peradilan (DPD FORWARA) Bogor Raya, J. Irwan M., turut menyoroti temuan tersebut.
Ia menilai dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi serta tidak diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus segera mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.
“Kami meminta dinas terkait dan pihak yang berwenang segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan konstruksi tersebut.
Jangan sampai ada kelalaian yang berpotensi membahayakan keselamatan para pekerja maupun masyarakat yang nantinya menggunakan fasilitas kesehatan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, J. Irwan M. meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian material besi yang digunakan dengan dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta gambar perencanaan konstruksi.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya material yang tidak sesuai spesifikasi, pihak pelaksana harus segera melakukan perbaikan atau penggantian sesuai rekomendasi tenaga ahli dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendesak agar penerapan K3 menjadi perhatian utama. Menurutnya, keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar target penyelesaian proyek.
“Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan kerja baru kemudian sibuk menyediakan alat pengaman. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas sejak awal pekerjaan dilaksanakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemilik proyek maupun pihak pelaksana masih diharapkan memberikan klarifikasi resmi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan informasi dan profesionalitas jurnalistik.(Red)
