Keluarga Tetap Tuntut Pertanggungjawaban, Kuasa Hukum Desak Klarifikasi dan Pemeriksaan Menyeluruh

Bandung, Nodeal.id

– Kasus dugaan penolakan pelayanan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Immanuel Bandung terhadap Andi Simbolon memasuki babak baru. Setelah keluarga korban melalui Kantor Hukum HAS dan Rekan melayangkan somasi pertama, pihak RS Immanuel akhirnya memberikan respons melalui pesan WhatsApp.

Somasi Pertama tertanggal 10 November 2026 bernomor 09/SOMASI-I/HAS/XI/2026 tersebut ditujukan kepada pihak RS Immanuel Bandung sebagai langkah hukum untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan tidak diberikannya pelayanan medis sebagaimana mestinya kepada almarhum pada 13 Oktober 2026.

Respons pihak rumah sakit disampaikan melalui Empirisman Zebua yang mewakili RS Immanuel Bandung.

Dalam pesan WhatsApp kepada kuasa hukum, pihak rumah sakit menyatakan telah menerima surat dari Kantor Hukum HAS dan Rekan.

“Kami dari pihak RS Immanuel sudah menerima surat dari Kantor Hukum HAS dan Rekan.

Atas itu kami berupaya untuk tetap membuka ruang diskusi dan klarifikasi terkait dengan prosedur pelayanan,” demikian isi pesan WhatsApp yang disampaikan Empirisman Zebua.

Respons tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya keluarga memperoleh kejelasan atas peristiwa yang berujung pada meninggalnya Andi Simbolon.

Meski pihak rumah sakit menyatakan membuka ruang diskusi dan klarifikasi, keluarga tetap berharap persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh.

Berawal dari Dugaan Tidak Mendapatkan Pelayanan IGD

Peristiwa ini bermula ketika Andi Simbolon mendatangi IGD RS Immanuel Bandung pada 13 Oktober 2026 dalam kondisi mengalami sesak napas dan wajah melepuh, berdasarkan keterangan keluarga.

Namun, keluarga menduga almarhum tidak memperoleh penanganan medis sebagaimana yang diharapkan.

Dalam proses pelayanan tersebut, dokter umum yang menangani, dr. Mentari Ginting, diduga menyampaikan bahwa pasien mengalami penyakit campak. Keluarga juga mengaku mendapatkan pengarahan agar menggunakan jalur pelayanan umum dengan pembayaran mandiri apabila ingin memperoleh penanganan medis.

Padahal, menurut keluarga, almarhum merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dugaan adanya hambatan administratif pembiayaan ketika pasien membutuhkan pertolongan medis dalam kondisi darurat.

Setelah tidak memperoleh penanganan sebagaimana diharapkan, keluarga berupaya mencari rumah sakit lain. Andi Simbolon kemudian dibawa ke Santosa Hospital Bandung Central dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama lebih dari 15 hari.

Namun, perjuangan tersebut berakhir duka. Berdasarkan surat keterangan kematian Santosa Hospital Bandung Central, Andi Simbolon dinyatakan meninggal dunia pada 2 November 2026 pukul 14.56 WIB.

Istri dan Dua Anak Kehilangan Tulang Punggung Keluarga

Kepergian Andi Simbolon meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Istrinya, Eva Rulina Sihaloho, harus menghadapi kenyataan kehilangan suami yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga.

Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan sekadar kehilangan orang tercinta. Mereka juga mempertanyakan apakah pelayanan kegawatdaruratan yang diterima almarhum di RS Immanuel Bandung telah sesuai dengan standar pelayanan dan kewajiban hukum yang berlaku.

Keluarga berharap peristiwa tersebut tidak berhenti sebagai persoalan pribadi, tetapi menjadi momentum evaluasi terhadap pelayanan IGD agar kejadian serupa tidak terulang kepada masyarakat lainnya.

Kuasa Hukum: Somasi untuk Memperoleh Kejelasan dan Pertanggungjawaban

Kuasa hukum keluarga, Hendrik Aryanto, S.H., M.H. dan Juan Sahata Sidabutar, S.H., dari Kantor Hukum HAS dan Rekan, menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur hukum dan kelembagaan.

Somasi pertama yang telah dilayangkan merupakan langkah untuk meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit sekaligus membuka ruang pertanggungjawaban atas dugaan persoalan pelayanan medis tersebut.

Menurut kuasa hukum, pelayanan kegawatdaruratan merupakan kewajiban mendasar fasilitas pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, bukan justru terhambat persoalan administratif maupun pembiayaan.

Mereka merujuk Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan dalam kondisi gawat darurat dengan mendahulukan penyelamatan nyawa serta melarang penolakan pasien gawat darurat maupun penundaan pelayanan karena persoalan administratif.

Selain itu, Pasal 193 UU Kesehatan mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit.

Sementara Pasal 438 dan Pasal 440 UU Kesehatan juga menjadi ketentuan yang akan dikaji apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran hukum.

Hendrik Aryanto menegaskan, persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai masalah administrasi rumah sakit atau penggunaan BPJS.

“Ketika seseorang datang mencari pertolongan medis, keselamatan dan kondisi pasien harus menjadi perhatian utama. Kami ingin mendapatkan kejelasan apakah kewajiban pelayanan kegawatdaruratan telah dilaksanakan secara benar oleh rumah sakit,” tegas Hendrik.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan tidak bermaksud menghakimi dokter maupun manajemen rumah sakit sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, dugaan penolakan pelayanan dan rangkaian peristiwa yang berakhir dengan meninggalnya almarhum harus diungkap secara objektif dan transparan.

Empat Instansi Diminta Turun Tangan

Selain melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit, Kantor Hukum HAS dan Rekan juga menyiapkan langkah pengaduan dan pengawasan kepada sejumlah instansi terkait.

Pertama, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran standar pelayanan IGD RS Immanuel Bandung.

Kedua, BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat, guna memeriksa status kepesertaan almarhum sekaligus menelusuri dugaan pengarahan dari jalur BPJS ke pelayanan umum.

Ketiga, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), untuk meminta perhatian dan evaluasi terhadap profesionalisme pelayanan rumah sakit.

Keempat, Gubernur Jawa Barat, agar mendorong perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Kuasa hukum juga meminta agar pihak rumah sakit memberikan akses terhadap dokumen pelayanan medis yang dapat diberikan sesuai ketentuan hukum, termasuk catatan triase IGD, serta melakukan pengamanan rekaman CCTV dan seluruh bukti terkait peristiwa 13 Oktober 2026.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum, keluarga akan mempertimbangkan menempuh laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Ruang Klarifikasi Dibuka, Publik Menanti Jawaban RS Immanuel

Pernyataan pihak RS Immanuel yang mengaku telah menerima somasi dan berupaya membuka ruang diskusi serta klarifikasi menjadi langkah awal yang patut ditindaklanjuti.

Namun, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui komunikasi WhatsApp atau pertemuan informal. Keluarga membutuhkan penjelasan substantif mengenai bagaimana prosedur pelayanan terhadap Andi Simbolon saat berada di IGD.

Sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban, mulai dari hasil pemeriksaan awal dan tindakan medis yang diberikan, penilaian kondisi kegawatdaruratan pasien, hingga alasan dugaan pengarahan ke jalur pelayanan umum meskipun almarhum merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Klarifikasi resmi dari pihak rumah sakit diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi publik.

Pada akhirnya, yang diperjuangkan keluarga bukan sekadar penjelasan administratif, melainkan kejelasan atas pelayanan medis yang diterima almarhum serta pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.

Publik kini menanti, apakah ruang diskusi yang ditawarkan RS Immanuel Bandung akan benar-benar menghasilkan keterbukaan fakta dan evaluasi pelayanan, atau justru berhenti sebatas respons atas somasi pertama?